Jakarta, Februari–April 2025 – Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip), Mochammad Jose Akmal, angkatan 2021,

Semarang (08/04) – Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan (DPIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan General Lecture bertema “Contemporary Social

Semarang, 3 Februari 2025 – Sebanyak 90 alumni dari Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, berhasil lolos dalam

Pemerintah memainkan peran vital dalam menyediakan layanan bagi masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk terus berupaya meningkatkan

Dalam upaya memperkuat branding desa dan meningkatkan keterampilan mendesain konten media sosial, mahasiswa KKN TIM II Universitas Diponegoro tahun 2024 mengadakan program keilmuan tentang pelatihan

Pernikahan dini merupakan salah satu isu krusial yang masih dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah, terutama di pedesaan, di mana tradisi, tekanan sosial, dan keterbatasan

Batang, (06/08/2024) – Reformasi birokrasi di Indonesia telah menjadi agenda utama pemerintah dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk

Temanggung (30/7), Mahasiswa KKN Tim II Undip Tahun 2024 melaksanakan program kerja pelatihan digitalisasi pengarsipan dokumen desa sebagai kegiatan untuk mendukung tertatanya arsip yang baik

Jungkare, 1 Agustus 2024 – SDN 01 Jungkare menjadi saksi kegiatan inspiratif yang bertujuan menumbuhkan jiwa kepemimpinan di kalangan siswa-siswi kelas 5. Kegiatan bertajuk “Pemimpin Muda

Kantor Urusan Internasional Universitas Diponegoro (KUI UNDIP) menyelenggarakan konferensi internasional Asian-African Student’ Conference dengan tema “Global South to South Cooperation: Climate Justice and Sustainability” pada

Boyolali (28/07/2024}. Mahasiwa KKN Universitas Diponegoro mengatasi permasalahan birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Lemahireng. Salah satu yang menjadi